Call us now:
Oleh: Rifky Astriansyah
Aksi demonstrasi merupakan salah satu wujud nyata dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam sistem demokrasi, demonstrasi bukan hanya sarana penyampaian aspirasi, melainkan juga bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan Pemerintah. Melalui aksi ini, masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu publik, menuntut keadilan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan kebijakan negara.
Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini kerap kali dibatasi secara represif oleh Aparat. Bentrokan antara Aparat dan warga sipil sering terjadi, bahkan dalam demonstrasi yang berlangsung secara damai. Kekerasan Aparat terhadap peserta aksi telah menjadi fenomena berulang di berbagai wilayah Indonesia, yang menimbulkan korban luka, penangkapan sewenang-wenang, bahkan kematian. Kejadian-kejadian ini menodai prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya dijunjung tinggi oleh negara hukum.
Fenomena Kekerasan Aparat Perspektif HAM
Fenomena kekerasan Aparat bukan sekadar persoalan teknis atau gangguan ketertiban umum, melainkan cermin dari lemahnya akuntabilitas negara dalam menjamin hak warga untuk menyampaikan pendapat secara damai. Negara sering kali menempatkan stabilitas politik dan keamanan sebagai prioritas utama, sementara aspek perlindungan hak asasi manusia justru diabaikan. Padahal, hak untuk berpendapat dan berkumpul secara damai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak-hak sipil dan politik yang diakui oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan Aparat adalah pandangan represif terhadap demonstrasi yang masih melekat kuat dalam kultur institusi penegak hukum. Aksi massa sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas, bukan sebagai bentuk partisipasi publik yang sah. Pandangan sempit ini memunculkan pendekatan keamanan yang berbasis kekuasaan, bukan pelayanan publik. Di sisi lain, minimnya pelatihan berbasis HAM bagi Aparat, serta absennya mekanisme pengawasan independen yang efektif, membuat tindakan kekerasan kerap terjadi tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas.
Banyak laporan menunjukkan bahwa Aparat menggunakan gas air mata, pentungan, bahkan peluru karet atau tajam dalam menghadapi demonstran yang tidak bersenjata. Penggunaan kekuatan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan legalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Ironisnya, meskipun berbagai bukti pelanggaran sering muncul di ruang publik, termasuk melalui rekaman video dan kesaksian Korban, proses penyelidikan terhadap pelaku kekerasan jarang dilakukan secara transparan dan tuntas. Akibatnya, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum, dan terhadap komitmen negara dalam menegakkan prinsip supremasi hukum.
Oleh karena itu, penting untuk menyoroti kembali persoalan kekerasan Aparat terhadap warga sipil dalam aksi demonstrasi sebagai isu mendasar dalam penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang akar masalah, dampak sosial, serta tanggung jawab negara, diharapkan muncul kesadaran dan dorongan kuat untuk melakukan reformasi sistem keamanan publik agar lebih manusiawi, transparan, dan akuntabel.
Dampak Sosial dan Psikologis terhadap Warga Sipil
Kekerasan Aparat dalam aksi demonstrasi tidak hanya mengakibatkan Korban luka fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi Korban dan keluarganya. Banyak peserta aksi yang mengalami ketakutan berkepanjangan, kesulitan tidur, bahkan gangguan kecemasan setiap kali berhadapan dengan Aparat. Kondisi ini dikenal sebagai trauma kolektif, di mana rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap Aparat menyebar di tengah masyarakat luas. Dalam banyak kasus, Korban juga menghadapi stigmatisasi sosial dan kriminalisasi lanjutan, sehingga memperparah penderitaan yang mereka alami.
Secara sosial, kekerasan Aparat melahirkan rasa apatis dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara. Masyarakat yang seharusnya aktif dalam mengawal kebijakan publik menjadi enggan turun ke jalan, atau menyuarakan aspirasi mereka karena khawatir akan menjadi Korban kekerasan. Ketika masyarakat kehilangan rasa aman untuk berpendapat, maka ruang demokrasi secara perlahan menyempit. Hal ini menghambat proses pembentukan kebijakan yang partisipatif dan mengikis semangat kritis warga negara terhadap Pemerintah.
Dampak lain yang tidak kalah serius adalah munculnya budaya ketakutan (culture of fear) di tengah masyarakat. Ketika aksi damai dibalas dengan kekerasan, masyarakat akan menilai bahwa menyuarakan pendapat adalah tindakan berbahaya. Akibatnya, bentuk-bentuk kontrol sosial terhadap kekuasaan menjadi lemah, dan kebijakan publik cenderung tidak lagi berpihak pada rakyat kecil. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan sendi-sendi demokrasi, karena negara kehilangan fungsi pengawasan dari rakyat.
Sementara itu, tindakan kekerasan yang tidak disertai penegakan hukum terhadap pelaku menciptakan budaya impunitas, di mana Aparat yang melanggar HAM merasa aman dari jerat hukum. Budaya impunitas ini berbahaya karena menormalisasi pelanggaran dan membuka peluang terjadinya kekerasan berulang di masa depan. Ketika hukum tidak mampu memberikan keadilan bagi Korban, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan semakin runtuh. Masyarakat akan merasa bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Dari sisi kemanusiaan, kekerasan Aparat juga memutus hubungan sosial antara rakyat dan negara. Aparat yang seharusnya menjadi simbol perlindungan justru dipersepsikan sebagai alat kekuasaan yang represif. Hal ini menimbulkan jurang kepercayaan (trust deficit) antara warga sipil dan Pemerintah. Jika dibiarkan, jurang ini dapat berujung pada ketegangan sosial yang berkepanjangan dan memperburuk stabilitas nasional.
Oleh karena itu, negara perlu memberikan perhatian serius terhadap pemulihan Korban, tidak hanya dalam bentuk perawatan medis, tetapi juga dukungan psikologis, bantuan hukum, dan jaminan rehabilitasi sosial. Pemulihan Korban adalah langkah penting untuk memulihkan rasa keadilan dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum. Tanpa langkah-langkah ini, luka sosial akibat kekerasan negara akan terus membekas dalam memori kolektif bangsa.
Peran dan Tanggung Jawab Negara
Sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara tanpa kecuali. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum bukanlah pemberian negara, melainkan hak konstitusional yang wajib dijamin keberlangsungannya. Oleh karena itu, Aparat Penegak Hukum semestinya berperan sebagai pelindung rakyat, bukan justru menjadi sumber ketakutan dan ancaman bagi warga yang menuntut keadilan.
Negara, melalui institusi Kepolisian dan Aparat Keamanan lainnya, harus memastikan bahwa setiap tindakan dalam mengawal demonstrasi dilakukan dengan prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap HAM. Penggunaan kekuatan (use of force) hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir (last resort) dan dengan cara yang terukur sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Ironisnya, praktik di lapangan sering menunjukkan hal sebaliknya, di mana kekerasan digunakan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan konteks situasi, bahkan terhadap demonstran yang bersifat damai.
Kesimpulan
Kekerasan Aparat terhadap warga sipil dalam aksi demonstrasi merupakan bentuk pelanggaran HAM dan ancaman serius terhadap nilai-nilai demokrasi. Negara harus memastikan bahwa setiap Aparat bertindak sesuai dengan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Lembaga Bantuan Hukum dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk terus mengawasi, mengadvokasi Korban, serta menuntut reformasi kebijakan keamanan publik. Hanya dengan komitmen bersama antara negara dan rakyat, kebebasan berpendapat dapat benar-benar menjadi hak yang dijamin, bukan ancaman yang dibungkam.